JAKARTA, Khabarjabar.com – Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal aktif lainnya kini memasuki babak baru yang kian mendebarkan. Perhatian publik yang semula tertuju pada penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri, kini mendidih seiring munculnya spekulasi penggunaan spyware kelas militer (military-grade spyware) paling mematikan di dunia: Pegasus dan Predator.
Penyelidikan Bareskrim Polri sebelumnya mengonfirmasi bahwa aktivitas penyadapan ilegal yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2026 ini memanfaatkan LIMS sistem intersepsi resmi yang disalahgunakan tanpa prosedur hukum. Namun, sejumlah pakar keamanan siber dan organisasi hak asasi internasional kini menyoroti kemungkinan adanya “senjata siber” lain yang lebih gelap, mengingat rekam jejak pembelian perangkat pengawas canggih di Indonesia beberapa tahun terakhir.
Dugaan digunakannya Pegasus (buatan NSO Group Israel) atau Predator (buatan Cytrox) memicu kekhawatiran bahwa penyadapan ini tidak sekadar melibatkan penyalahgunaan wewenang domestik, melainkan sebuah operasi “Kudeta Sunyi” tingkat tinggi dengan daya rusak tak terbatas.
Mengapa Pegasus dan Predator Jauh Lebih Mengerikan dari LIMS?
LIMS bekerja di tingkat jaringan operator seluler untuk merekam dan menyadap panggilan atau SMS. Namun, jika pelaku menggunakan spyware seperti Pegasus atau Predator, yang disasar langsung adalah sistem operasi di dalam ponsel sang Presiden:
- Tembus Tanpa Klik (Zero-Click): Berbeda dengan penyadapan biasa, Pegasus mampu menyusup ke ponsel tanpa perlu korban mengklik tautan atau mengunduh apa pun. Hanya dengan panggilan tak terjawab atau pesan tak terlihat, ponsel langsung terinfeksi penuh.
- Akses Total & Tak Terdeteksi: Sekali menyusup, spyware ini bisa mengakses pesan terenkripsi (seperti WhatsApp dan Signal), mengaktifkan kamera serta mikrofon secara langsung (real-time), menyedot galeri foto, hingga melacak koordinat GPS korban tanpa meninggalkan jejak yang mudah dibaca oleh audit standar.
- Penghancuran Bukti Otomatis: Perangkat ini dirancang dengan kemampuan self-destruct (menghapus diri sendiri dan log operasinya) untuk menghilangkan jejak forensik jika merasa terendus oleh tim pengaman siber.
Alarm Keras Kedaulatan Negara
Bareskrim Polri sebelumnya menyebut bahwa hasil penyadapan ilegal ini sempat dihapus pada Oktober 2026 sebuah pola yang sangat identik dengan taktik penyembunyian bukti pasca-operasi siber.
Sejumlah pakar intelijen siber mengingatkan bahwa keberadaan LIMS, Pegasus, dan Predator yang beroperasi di luar kontrol resmi negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional.
“Jika Pegasus atau Predator terbukti menyusupi ponsel Presiden, ini adalah operasi siber tingkat tinggi. LIMS memang mengontrol lalu lintas data lokal, tapi spyware militer seperti Pegasus adalah alat sadap paling invasif di bumi. Siapa pun yang memegangnya memiliki kendali mutlak atas rahasia paling sensitif di Republik ini,” ujar seorang pengamat keamanan siber nasional.
Sementara proses hukum terhadap eks Kapolri Listyo Sigit dkk terus bergulir di bawah pengawasan ketat Komisi III DPR dan pengetatan pengamanan dari TNI, publik mendesak adanya audit siber forensik menyeluruh secara independen. BSSN kini dituntut untuk membongkar tuntas: seberapa jauh jaringan telekomunikasi kepresidenan telah diinfiltrasi, dan apakah ada aktor siber asing atau sisa-sisa “negara dalam negara” yang memegang kunci akses ke perangkat siber nomor satu di Indonesia tersebut.
