JAKARTA – Lanskap politik nasional diwarnai guncangan besar menyusul tekanan hukum dan gelombang pengunduran diri para elite politik yang selama ini dikenal sebagai lingkaran atau klan kekuasaan Solo. Pengaruh politik yang telah dibangun selama satu dekade terakhir tersebut kini dinilai berada di ambang keruntuhan.
Krisis politik ini mencapai puncaknya setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mundur dari jabatan Wakil Presiden. Langkah mendadak tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan penyetaraan ijazah pendidikan tingkat atas miliknya, yang memicu desakan pemakzulan serta guliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan intensif antara Presiden Prabowo dan Gibran. Dalam pertemuan berdurasi sekitar 2,5 jam tersebut, Presiden mendengarkan langsung pertimbangan Wapres terkait dinamika hukum yang tengah berkembang.
Secara bersamaan, mesin politik utama klan Solo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), turut mengalami friksi internal yang signifikan. Tiga pejabat di Kabinet Merah Putih yang juga merupakan pentolan PSI yaitu Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Isyana Bagoes Oka (Wamen Kependudukan) secara berturut-turut menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah mengonfirmasi penerimaan pengunduran diri ketiga figur kunci tersebut. Meskipun alasan resmi yang disampaikan adalah agar ketiganya dapat fokus penuh pada tugas kenegaraan di kabinet, momentum pengunduran diri yang serentak ini memperkuat spekulasi publik mengenai keretakan serta penyusutan pengaruh politik lingkaran Solo di panggung nasional.
Rentetan peristiwa hukum dan politik ini menandai fase krusial bergesernya peta kekuasaan nasional, di mana konsolidasi kekuatan klan politik Solo kini menghadapi ujian dan tekanan terbesar sepanjang sejarah perkembangannya.
