BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah antisipatif dalam mengelola keuangan daerah di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan opsi tunda bayar untuk sejumlah proyek pembangunan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini terpaksa diambil setelah Pemprov Jabar gagal memperoleh pinjaman sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan tetap berjalan tanpa penghentian proyek prioritas.
Sebagai solusi atas kendala tersebut, pemerintah daerah membuka kemungkinan agar penyelesaian pembayaran sejumlah pekerjaan digeser ke tahun anggaran 2027. Dedi menilai, opsi tunda bayar jauh lebih rasional dibanding harus memaksakan pinjaman yang justru akan menambah beban bunga bagi keuangan daerah.
“Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?” ujar Dedi, dikutip Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengorbankan kepentingan publik. Ia memandang kebijakan tunda bayar sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan.
“Ya, mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.
Berdasarkan keterangan pemerintah, salah satu faktor utama yang memicu tekanan fiskal pada APBD Jabar adalah adanya penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah. Kendati demikian, Pemprov Jabar berupaya memastikan roda pembangunan infrastruktur tetap berputar secara efektif di tengah dinamika anggaran yang ada.
